MEDIAPARLEMEN — Utang luar negeri selalu menjadi topik yang sensitif di Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, pemerintah tidak bisa lepas dari jeratan pinjaman untuk membangun infrastruktur, menstabilkan keuangan negara, hingga menjaga pertumbuhan ekonomi. Dari era Presiden Soekarno hingga kini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, utang menjadi bagian dari perjalanan panjang pembangunan Indonesia.
Era Soekarno (1945–1967): Warisan Kolonial dan Pinjaman Politik
Pada awal kemerdekaan, Indonesia mewarisi utang Belanda sekitar 1,1 miliar dolar AS sesuai hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949. Utang itu terkait biaya kolonial yang harus dibayar Indonesia kepada Belanda sebagai syarat pengakuan kedaulatan.
Di era Demokrasi Terpimpin, Soekarno kemudian banyak berutang ke Uni Soviet dan negara-negara blok timur untuk membiayai proyek-proyek besar, termasuk pembangunan industri berat dan sarana militer. Utang ini lebih bernuansa politik, sebagai bagian dari geopolitik Perang Dingin.
Namun, karena inflasi yang melambung tinggi hingga lebih dari 600% di pertengahan 1960-an, kondisi ekonomi Indonesia memburuk dan beban utang semakin berat.
Era Soeharto (1967–1998): Utang untuk Pertumbuhan
Memasuki Orde Baru, Soeharto melakukan restrukturisasi utang luar negeri melalui Paris Club dan London Club. Indonesia juga mendapatkan dukungan dari kelompok donor internasional bernama IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia) yang dipimpin Belanda, kemudian berubah menjadi CGI (Consultative Group on Indonesia).
Utang era Soeharto berfokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan stabilisasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata cukup tinggi pada 1970–1990-an, namun krisis moneter 1997 membuat utang melonjak. Pada saat Soeharto lengser 1998, utang luar negeri Indonesia tercatat sekitar 150 miliar dolar AS.
Era Habibie (1998–1999): Beban Krisis
Habibie memimpin di tengah krisis moneter. Nilai rupiah anjlok tajam, membuat utang luar negeri dalam dolar AS melonjak ketika dikonversi ke rupiah. Utang pemerintah saat itu sekitar 60% dari PDB, jauh di atas batas aman. Meski begitu, Habibie tetap menjaga komitmen pembayaran utang agar Indonesia tidak kehilangan kepercayaan internasional.
Era Abdurrahman Wahid (1999–2001) dan Megawati (2001–2004): Konsolidasi dan Ketergantungan IMF
Gus Dur melanjutkan program restrukturisasi utang, termasuk bekerja sama dengan IMF yang memberikan paket bantuan. Namun, ketergantungan pada pinjaman luar negeri membuat kebijakan ekonomi saat itu terbatas.
Megawati melanjutkan program tersebut. Pada masa pemerintahannya, utang luar negeri Indonesia masih tinggi, sekitar 130 miliar dolar AS, tetapi kondisi ekonomi mulai lebih stabil.
Era Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014): Utang untuk Pertumbuhan dan Stabilitas
SBY berhasil menjaga stabilitas fiskal dan menurunkan rasio utang terhadap PDB. Pada awal pemerintahannya, rasio utang terhadap PDB masih di atas 50%, namun berhasil ditekan hingga sekitar 24% pada akhir masa jabatannya.
Meski jumlah nominal utang naik, pertumbuhan ekonomi dan PDB yang meningkat membuat rasio utang menurun. SBY juga mulai mengalihkan pembiayaan dari pinjaman luar negeri ke penerbitan surat utang negara (SUN) di dalam negeri.
Era Joko Widodo (2014–2024): Infrastruktur dan Utang Menggembung
Di era Jokowi, pembangunan infrastruktur besar-besaran menjadi prioritas. Untuk membiayai proyek jalan tol, pelabuhan, hingga kereta cepat, pemerintah banyak menambah utang, baik melalui obligasi maupun pinjaman luar negeri.
Pada akhir masa jabatan Jokowi, total utang pemerintah menembus lebih dari 8.000 triliun rupiah, dengan rasio sekitar 39% terhadap PDB. Meski masih dalam kategori aman menurut standar internasional (batas 60% dari PDB), angka nominal yang besar menimbulkan perdebatan publik.
Era Prabowo Subianto (2024–sekarang): Tantangan Ke depan
Prabowo mewarisi kondisi fiskal dengan utang yang besar dari era Jokowi. Dengan fokus pada ketahanan pangan, pertahanan, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, utang masih menjadi instrumen penting untuk membiayai APBN.
Tantangan utama Prabowo adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja negara dengan keberlanjutan fiskal. Utang tetap perlu dijaga agar tidak membebani generasi mendatang, terutama di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
