Padang, Scientia — Anggota DPRD Padang, Fraksi PKB, Yusri Latif menyiapkan dukungan anggaran untuk penguatan bagi 50 UMKM di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh di Tahun 2027. Hal itu dimasudkan sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana Hideometeorologi yang terjadi tahun lalu.
Latif mengatakan, pemulihan pascabencana di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang, tidak cukup hanya dengan memperbaiki jalan, fasilitas umum, dan infrastruktur yang rusak. Pemulihan ekonomi warga melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga merupakan prioritas utama.
Latif menyebut, dampak bencana tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga memukul aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pembangunan ekonomi perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari agenda pemulihan.
“Selain infrastruktur, ekonomi masyarakat harus menjadi perhatian. Sebab, ekonomi merupakan aspek utama keberlangsungan kehidupan masyarakat. Infrastrukrur fisik memang penting, tapi hal itu membutuhkan waktu yang panjang untuk pembanguannya. Jangan sampai setelah infrastrukturnya dibangun, masyarakat masih kesulitan untuk kembali menjalankan usaha,” kata Latif di Masjid Quba, Kampuang Pinang. Kelurahan Lambung Bukit. Rabu, (9/9) malam.
Dukungan anggaran untuk pendampingan 50 pelaku UMKM di Kelurahan Lambung Bukit pada 2027 mendatang dibagi berdasarkan wilayah RW, dengan masing-masing RW mendapatkan alokasi 10 UMKM.
Menurut Latif, penguatan dan pendampingan UMKM merupakan persoalan mendesak untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat pascabencana. Pendampingan, kata Latif, tidak semata-mata berupa bantuan modal. Pelaku UMKM juga membutuhkan penguatan kapasitas agar mampu mengembangkan usaha, meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, serta menyesuaikan usahanya dengan kondisi ekonomi setelah bencana.
Latif juga meminta Lurah Lambung Bukit, Hendri Mulia Nugraha, yang baru dilantik Wali Kota Padang, segera menyiapkan kebutuhan teknis agar program tersebut dapat direalisasikan.
Ia berharap pemerintah kelurahan dapat memetakan calon penerima, jenis usaha, kebutuhan masing-masing pelaku UMKM, serta bentuk pendampingan yang paling sesuai.
“Pak Lurah tolong dipersiapkan kebutuhan dan datanya. Kita tidak punya waktu untuk bermain main. Kebutuhan masyarakat sangat mendesak. Kita ingin program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan dan bisa membantu mereka bangkit setelah bencana,” ujarnya.
Latif menilai penguatan UMKM menjadi penting karena usaha skala kecil memiliki hubungan langsung dengan kehidupan ekonomi keluarga. Ketika usaha warga kembali bergerak, perputaran uang di lingkungan masyarakat juga ikut pulih.
Karena itu, ia mendorong agar program pemulihan tidak berhenti pada penanganan dampak bencana, tetapi dilanjutkan dengan upaya membangun kembali kemandirian ekonomi masyarakat.
“Pemberdayaan UMKM ini salah satu cara untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kita ingin warga tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi bisa kembali produktif dan mandiri,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Lurah Lambung Bukit, Hendri Mulia Nugraha dan Sekretaris Kecamatan Pauh, Eka Saputra.
Program pendampingan 50 UMKM itu menjadi salah satu bentuk intervensi Yusri Latif untuk menghubungkan pemulihan pascabencana dengan pemberdayaan ekonomi warga. Dengan pembagian berdasarkan RW, program tersebut diharapkan tidak hanya menyasar pelaku usaha yang sudah berjalan, tetapi juga menjadi pintu bagi masyarakat untuk kembali membangun sumber penghasilan setelah terdampak bencana.(yrp)
